Dikirim pada 2008-05-12 10:11:58 Oleh Admin
OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia), bekerja sama dengan FES (Fredrich Ebert Stiftung), Sabtu (10/5) mengadakan Focus Group Discussion dengan tema, “Serikat Pekerja Berpolitik, Dilema Independensi dan Partisipasi Politikâ€, dengan penggugah praktisi hukum, Johnson Panjaitan, S.H..
Diskusi yang mengambil tempat di Hotel Savoy Homann, Bandung, diikuti 30 orang peserta dari berbagai organisasi SP/SB seperti SEJATI, SP HSBC, SP UOB Bank, SP Bank Danamon, SP-FKK PT. DI, SPN, SP DHL, SP Bank Mandiri, SP BCA Bersatu, dan SPM.
Sebagaimana disampaikan Sekjen OPSI, Sinta Dewi Sawitri, acara ini dimaksudkan untuk memberi pencerahan / informasi, berbagi pengalaman antar aktifis SP/SB, tentang bagaimana seharusnya SP/SB menyikapi pelaksanaan Pilpres, Pilgub, dan Pilkada yang marak akhir-akhir ini.
Tetap independen, bergabung / mendukung salah satu partai politik, atau mendirikan partai politik sendiri?.Ketua Umum DPP SPN (Serikat Pekerja Nasional), Bambang Wirahyoso, mengatakan “Sistem demokrasi yang berdasarkan partai politik saat ini membuat semua kepentingan harus diartikulasikan melalui parpolâ€, (Kompas, 30/4).
“Seperti kerja sama SPN dengan PKS yang sudah dimulai dengan memasukan perjuangan SPN melalui PKS dalam hal advokasi buruh yang di-PHK di Bandung,â€ujarnya.
Tidak semua peserta diskusi menyetujui langkah yang telah diambil oleh SPN, karena tidak ada jaminan apa yang diterima oleh SPN nanti akan sampai / dirasakan langsung oleh basis masa SPN.
Dikhawatirkan ‘hasil’ yang akan diperoleh hanya dinikmati oleh ‘kelompok elit’ di kepengurusan SPN.
Beberapa pendapat yang mengemuka menyikapi fenomena banyaknya aktifis SP/SB yang terlibat di politik praktis adalah sebagai berikut :
1. SP/SB tetap di jalur independen, fokus SP/SB adalah meningkatkan kesejahteraan anggota (internal)
2. SP/SB boleh berpolitik, dengan cara ‘memanfaatkan’ parpol yang sudah ada, atau bentuk parpol sendiri.
3. Dengan diizinkannya calon independent maju dalam pilkada maka anggota SP/SB lebih baik mendukung calon independent tersebut.
Dari berbagai perbedaan pendapat, satu hal yang disepakati bersama oleh semua peserta Focus Group Discussion adalah bahwa jika organisasi SP/SB atau Konfederasinya ingin bergabung, mendukung atau membentuk Parpol maka keputusannya harus dihasilkan oleh Kongres, bukan oleh ‘sekelompok’ orang di dalam organisasi.
Pertanyaannya, bagaimana (anggota) SEJATI menyikapi ketiga wacana tersebut diatas?.(HM)
Diskusi yang mengambil tempat di Hotel Savoy Homann, Bandung, diikuti 30 orang peserta dari berbagai organisasi SP/SB seperti SEJATI, SP HSBC, SP UOB Bank, SP Bank Danamon, SP-FKK PT. DI, SPN, SP DHL, SP Bank Mandiri, SP BCA Bersatu, dan SPM.
Sebagaimana disampaikan Sekjen OPSI, Sinta Dewi Sawitri, acara ini dimaksudkan untuk memberi pencerahan / informasi, berbagi pengalaman antar aktifis SP/SB, tentang bagaimana seharusnya SP/SB menyikapi pelaksanaan Pilpres, Pilgub, dan Pilkada yang marak akhir-akhir ini.
Tetap independen, bergabung / mendukung salah satu partai politik, atau mendirikan partai politik sendiri?.Ketua Umum DPP SPN (Serikat Pekerja Nasional), Bambang Wirahyoso, mengatakan “Sistem demokrasi yang berdasarkan partai politik saat ini membuat semua kepentingan harus diartikulasikan melalui parpolâ€, (Kompas, 30/4).
“Seperti kerja sama SPN dengan PKS yang sudah dimulai dengan memasukan perjuangan SPN melalui PKS dalam hal advokasi buruh yang di-PHK di Bandung,â€ujarnya.
Tidak semua peserta diskusi menyetujui langkah yang telah diambil oleh SPN, karena tidak ada jaminan apa yang diterima oleh SPN nanti akan sampai / dirasakan langsung oleh basis masa SPN.
Dikhawatirkan ‘hasil’ yang akan diperoleh hanya dinikmati oleh ‘kelompok elit’ di kepengurusan SPN.
Beberapa pendapat yang mengemuka menyikapi fenomena banyaknya aktifis SP/SB yang terlibat di politik praktis adalah sebagai berikut :
1. SP/SB tetap di jalur independen, fokus SP/SB adalah meningkatkan kesejahteraan anggota (internal)
2. SP/SB boleh berpolitik, dengan cara ‘memanfaatkan’ parpol yang sudah ada, atau bentuk parpol sendiri.
3. Dengan diizinkannya calon independent maju dalam pilkada maka anggota SP/SB lebih baik mendukung calon independent tersebut.
Dari berbagai perbedaan pendapat, satu hal yang disepakati bersama oleh semua peserta Focus Group Discussion adalah bahwa jika organisasi SP/SB atau Konfederasinya ingin bergabung, mendukung atau membentuk Parpol maka keputusannya harus dihasilkan oleh Kongres, bukan oleh ‘sekelompok’ orang di dalam organisasi.
Pertanyaannya, bagaimana (anggota) SEJATI menyikapi ketiga wacana tersebut diatas?.(HM)