Dikirim pada 2019-03-21 17:22:48 Oleh purel
Rabu 20 Maret 2019 bertempat di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, telah berlangsung Focus Group Discussion NDHI Tahap kedua, dimana sebelumnya telah dilaksanakan FGD Tahap Pertama pada tangal 27 Februari lalu di Kementerian BUMN.
Berita selengkapnya dapat di klik Baca Lebih Lanjut di bawah ini
FGD yang diselenggarakan oleh BUMN Klaster NDHI yang terdiri dari PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Pindad (Persero), PT Dahana (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Len Industri (Persero), dan PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) tersebut dibuka langsung oleh Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra Samal, dan dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Kepolisian Republik Indonesia, serta Direksi NDHI.
Kegiatan ini terbagi menjadi dua sesi diskusi. Pada sesi pertama, diskusi yang dipandu langsung oleh Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani selaku moderator ini memancing sudut pandang dari sejumlah narasumber. Yaitu, Komite Eksekutif NDHI Elfien Goentoro, Waasrena Kasad Brigjen TNI Heru Sudarminto, dan Waasrena Kasal Laksma TNI Rahmat Eko Rahardjo. Setelah itu, diskusi sesi kedua pun dilanjut oleh Pengamat Pertahanan dan Politikus Indonesia Andi Widjajanto selaku moderator, dengan narasumber Waasrena Kasau Marsma TNI Purwoko Aji Prabowo, Waasrenum Brigjen TNI Sucianto, serta Kabag Jakum Srena Polri Kombespol Taufik.
Paparan pada masing-masing sesi ini kemudian dilanjut dengan tanggapan dari para penanggap yaitu Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta, Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Laksamana TNI (Purn) Sumardjono, Kapuslaik Baranahan Kementerian Pertahanan Laksma Sri Yanto, serta Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika. Harapannya, cluster NDHI ini dapat menjadi tonggak kebangkitan industri pertahanan dan teknologi tinggi di lingkup nasional, dalam rangka tercapainya minimum essential force (MEF) pada tahun 2024. Selain itu, terjadi percepatan kemandirian pengadaan alutsista pada tahun 2029.
FGD itu sendiri dilaksanakan dalam upaya pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bidang pertahanan merupakan agenda strategis pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, cluster National Defence and Hightech Industry (NDHI) yang beranggotakan enam BUMN industri strategis (BUMNIS) tersebut gencar menggelar berbagai kegiatan untuk mengekspos visi misi NDHI. (Purel)