Dikirim pada 2010-05-20 12:08:03 Oleh admin
Bertempat di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 19 Mei 2010, diselenggarakan "Dialog Nasional Pemanfaatan E-Voting untuk Pemilihan Umum 2014". Dalam pelaksanaan dialog tersebut, dilakukan pula demo penggunaan teknologi e-voting dan launching produk Perisalah yang merupakan hasil kerjasama antara BPPT dan PT INTI.
"Perisalah merupakan hasil rekayasa para peneliti/perekayasa BPPT, yang mampu secara otomatis menerjemahkan suara pembicara dalam suatu rapat ke dalam bentuk tulisan, sehingga mempercepat pencatatan dokumen, misalnya notulen rapat," kata Direktur Utama PT INTI, Irfan Setiaputra, beberapa hari sebelumnya pada jumpa pers mengenai Pemanfaatan E-voting Pemilu 2014 di BPPT, Jakarta.
Direktur utama PT INTI (Persero) Irfan Setiaputra yang hadir dalam acara mengatakan bahwa Perisalah akan sangat memudahkan dalam membuat notulensi rapat. "Notulensi yang biasanya diselesaikan dalam waktu 2-3 minggu, dapat selesai hanya dalam waktu 2 jam saja. Terlebih lagi, Perisalah ini dapat mengurangi resiko kesalahan akibat intervensi banyak orang".
Ia menjelaskan, BPPT dan INTI telah bekerja sama selama lima tahun untuk mencoba melakukan sebuah terobosan dengan mengambil lisensi. Dalam lima tahun tersebut, katanya, kedua pihak melakukan pengembangan dan berhasil. Pada saatnya, katanya, prototipe perisalah itu akan diproduksi INTI untuk dijual, sedangkan BPPT sendiri akan mendapatkan royaltinya.
Lebih jauh Irfan mengatakan tahun 2010 INTI akan memproduksi Perisalah sebanyak 50-100 unit, tergantung dari banyaknya pihak yang berminat. Menurut dia, ada dua macam perisalah, yaitu pada ruangan 'single meeting room' dan 'multiple meeting room'. Untuk tipe 'single meeting room' harganya sekitar Rp 200 juta, sedangkan tipe 'multiple meeting room' Rp 500 juta," katanya.
"Saya yakin produk ini akan banyak diminati. Dengan perisalah hasil rapat dapat diketahui dengan cepat sehingga keputusan dapat segera diambil. Jadi kalau ada yang tidak berminat, saya justru mempertanyakannya," ujar Irfan.
Ia menjelaskan bahwa salah satu persoalan yang ada adalah bahwa bangsa Indonesia memiliki sekian banyak suku bangsa yang memiliki dialek berbeda saat berbicara, termasuk berbagai suara dari berbagai lapisan usia. Dengan demikian pihaknya harus mengumpulkan data-data suara dialek masyarakat itu sebanyak-banyaknya.
Irfan menambahkan, lembaga pemerintah sudah banyak yang tertarik dan berkeinginan membeli, apalagi perisalah tersebut sangat cocok digunakan di seluruh departemen, DPR, DPD, DPRD, pemerintah daerah atau berbagai instansi lain. "Kementerian Keuangan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Bank Indonesia adalah sebagian dari instansi pemerintah yang menyatakan minatnya terhadap Perisalah".
Oscar Riandi, seorang peneliti di BPPT mengemukakan bahwa secara teknologi, dengan mengambil contoh suara-suara sudah bisa mengakomodir seluruh suara masyarakat Indonesia, karena ketika dilakukan pengujian di lapangan dengan merekam orang berpidato dari bermacam suku, terbukti berhasil. "Kami optimistis alat itu akan berfungsi dengan baik selama orang tersebut menggunakan bahasa Indonesia," katanya.
Terkait dengan kosa kata itu sendiri, katanya, saat ini perisalah sudah mengakomodir plus penggunaan bahasa Inggris, namun masih terbatas sekitar 190 ribu kata. "Namun sebenarnya itu sudah meningkat tajam kalau dibandingkan prototipe sebelumnya yang hanya mengakomodir sekitar 60.000 kata," katanya.
Selain produk Perisalah, stand INTI juga menampilkan produk lain seperti FFWS (Flood Forescasting and Warning System) yang dapat memantau curah hujan dan level ketinggian air serta memberikan sinyal peringatan dini terhadap bahaya banjir melalui SMS atau sirine, serta mengukur kadar pencemaran dan keasaman air. Selain itu juga dipamerkan produk Smart PBX, yaitu perangkat PBX "pintar' yang dapat memungkinkan komunikasi telepon melalui jaringan internet maupun PSTN, serta dilengkapi dengan GSM/CDMA gateway yang dapat mengarahkan suatu panggilan ke nomor pelanggan yang berada dalam satu jaringan operator yang sama, untuk meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan. Dan yang tak kalah diminati adalah produk HMIS (Hospital Management Information System), yaitu solusi aplikasi manajemen informasi untuk lingkungan rumah sakit.
Stand lain menampilkan produk-produk solusi pemilihan umum berbasis elektronik (electoral solution) dari Pilipina, e-voting dari Jembrana, dan produk-produk menarik keluaran BPPT, antara lain prototype pemancar dan penerima siaran TV digital berbasis software, perangkat penyandian komunikasi radio (radio encryption module), teknologi ADSB (automatic dependent surveillance broadcast) atau informasi posisi pesawat tanpa radar, Sistem Informasi Eksekutif Pemerintah Daerah, Sistem Pemetaan Penyakit Tropis, dan Sistem Telusur Hukum.
Pembicara utama dalam dialog nasional tersebut terdiri dari pihak-pihak yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan Pemilu dengan menggunakan e-voting seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Kepala BPPT, Kepala Lembaga Sandi Negara, dan Bupati Jembrana.
Dialog tersebut membahas dua aspek yang menjadi perhatian di dalam penyelenggaraan e-voting yaitu Aspek Dasar Hukum, Kebijakan dan Pengawasan serta Aspek Teknologi E-Voting. Pada aspek dasar hukum, kebijakan dan pengawasan, dibahas strategi-strategi apa yang dipakai dalam sosialisasi penggunaan e-voting ke masyarakat. Selain itu juga dibahas kemungkinan pelaksanaan pemilu konvensional dan e-voting secara paralel bagi daerah yang belum siap. Sementara dari aspek teknologi dibahas antara lain kesiapan industri dalam negeri dalam membangun perangkat e-voting (TKDN) dan kesiapan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung pelaksanaan e-voting. (INTI/Dav/Sumber: BPPT, Kominfo)
"Perisalah merupakan hasil rekayasa para peneliti/perekayasa BPPT, yang mampu secara otomatis menerjemahkan suara pembicara dalam suatu rapat ke dalam bentuk tulisan, sehingga mempercepat pencatatan dokumen, misalnya notulen rapat," kata Direktur Utama PT INTI, Irfan Setiaputra, beberapa hari sebelumnya pada jumpa pers mengenai Pemanfaatan E-voting Pemilu 2014 di BPPT, Jakarta.
Direktur utama PT INTI (Persero) Irfan Setiaputra yang hadir dalam acara mengatakan bahwa Perisalah akan sangat memudahkan dalam membuat notulensi rapat. "Notulensi yang biasanya diselesaikan dalam waktu 2-3 minggu, dapat selesai hanya dalam waktu 2 jam saja. Terlebih lagi, Perisalah ini dapat mengurangi resiko kesalahan akibat intervensi banyak orang".
Ia menjelaskan, BPPT dan INTI telah bekerja sama selama lima tahun untuk mencoba melakukan sebuah terobosan dengan mengambil lisensi. Dalam lima tahun tersebut, katanya, kedua pihak melakukan pengembangan dan berhasil. Pada saatnya, katanya, prototipe perisalah itu akan diproduksi INTI untuk dijual, sedangkan BPPT sendiri akan mendapatkan royaltinya.
Lebih jauh Irfan mengatakan tahun 2010 INTI akan memproduksi Perisalah sebanyak 50-100 unit, tergantung dari banyaknya pihak yang berminat. Menurut dia, ada dua macam perisalah, yaitu pada ruangan 'single meeting room' dan 'multiple meeting room'. Untuk tipe 'single meeting room' harganya sekitar Rp 200 juta, sedangkan tipe 'multiple meeting room' Rp 500 juta," katanya.
"Saya yakin produk ini akan banyak diminati. Dengan perisalah hasil rapat dapat diketahui dengan cepat sehingga keputusan dapat segera diambil. Jadi kalau ada yang tidak berminat, saya justru mempertanyakannya," ujar Irfan.
Ia menjelaskan bahwa salah satu persoalan yang ada adalah bahwa bangsa Indonesia memiliki sekian banyak suku bangsa yang memiliki dialek berbeda saat berbicara, termasuk berbagai suara dari berbagai lapisan usia. Dengan demikian pihaknya harus mengumpulkan data-data suara dialek masyarakat itu sebanyak-banyaknya.
Irfan menambahkan, lembaga pemerintah sudah banyak yang tertarik dan berkeinginan membeli, apalagi perisalah tersebut sangat cocok digunakan di seluruh departemen, DPR, DPD, DPRD, pemerintah daerah atau berbagai instansi lain. "Kementerian Keuangan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Bank Indonesia adalah sebagian dari instansi pemerintah yang menyatakan minatnya terhadap Perisalah".
Oscar Riandi, seorang peneliti di BPPT mengemukakan bahwa secara teknologi, dengan mengambil contoh suara-suara sudah bisa mengakomodir seluruh suara masyarakat Indonesia, karena ketika dilakukan pengujian di lapangan dengan merekam orang berpidato dari bermacam suku, terbukti berhasil. "Kami optimistis alat itu akan berfungsi dengan baik selama orang tersebut menggunakan bahasa Indonesia," katanya.
Terkait dengan kosa kata itu sendiri, katanya, saat ini perisalah sudah mengakomodir plus penggunaan bahasa Inggris, namun masih terbatas sekitar 190 ribu kata. "Namun sebenarnya itu sudah meningkat tajam kalau dibandingkan prototipe sebelumnya yang hanya mengakomodir sekitar 60.000 kata," katanya.
Selain produk Perisalah, stand INTI juga menampilkan produk lain seperti FFWS (Flood Forescasting and Warning System) yang dapat memantau curah hujan dan level ketinggian air serta memberikan sinyal peringatan dini terhadap bahaya banjir melalui SMS atau sirine, serta mengukur kadar pencemaran dan keasaman air. Selain itu juga dipamerkan produk Smart PBX, yaitu perangkat PBX "pintar' yang dapat memungkinkan komunikasi telepon melalui jaringan internet maupun PSTN, serta dilengkapi dengan GSM/CDMA gateway yang dapat mengarahkan suatu panggilan ke nomor pelanggan yang berada dalam satu jaringan operator yang sama, untuk meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan. Dan yang tak kalah diminati adalah produk HMIS (Hospital Management Information System), yaitu solusi aplikasi manajemen informasi untuk lingkungan rumah sakit.
Stand lain menampilkan produk-produk solusi pemilihan umum berbasis elektronik (electoral solution) dari Pilipina, e-voting dari Jembrana, dan produk-produk menarik keluaran BPPT, antara lain prototype pemancar dan penerima siaran TV digital berbasis software, perangkat penyandian komunikasi radio (radio encryption module), teknologi ADSB (automatic dependent surveillance broadcast) atau informasi posisi pesawat tanpa radar, Sistem Informasi Eksekutif Pemerintah Daerah, Sistem Pemetaan Penyakit Tropis, dan Sistem Telusur Hukum.
Pembicara utama dalam dialog nasional tersebut terdiri dari pihak-pihak yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan Pemilu dengan menggunakan e-voting seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Kepala BPPT, Kepala Lembaga Sandi Negara, dan Bupati Jembrana.
Dialog tersebut membahas dua aspek yang menjadi perhatian di dalam penyelenggaraan e-voting yaitu Aspek Dasar Hukum, Kebijakan dan Pengawasan serta Aspek Teknologi E-Voting. Pada aspek dasar hukum, kebijakan dan pengawasan, dibahas strategi-strategi apa yang dipakai dalam sosialisasi penggunaan e-voting ke masyarakat. Selain itu juga dibahas kemungkinan pelaksanaan pemilu konvensional dan e-voting secara paralel bagi daerah yang belum siap. Sementara dari aspek teknologi dibahas antara lain kesiapan industri dalam negeri dalam membangun perangkat e-voting (TKDN) dan kesiapan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung pelaksanaan e-voting. (INTI/Dav/Sumber: BPPT, Kominfo)